Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dibentuk dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pendokumentasian dan publikasi produk hukum serta penelaahan produk hukum dan pemberian advokasi hukum;

b. fasilitasi pelaksanaan persidangan dan penyusunan risalah persidangan;

c. fasilitasi penyiapan naskah persidangan;

d. pelaksanaan urusan hubungan kelembagaan dan hubungan masyarakat;

e. pemberian dukungan administrasi kerja sama; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

 
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan terdiri atas:

a. Bagian Hukum;

b. Bagian Persidangan dan Risalah;

c. Bagian Naskah Persidangan;

d. Bagian Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pendokumentasian dan publikasi produk hukum serta penelaahan produk hukum dan pemberian advokasi hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

b. fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan;

c. pendokumentasian dan publikasi produk hukum serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan

d. penelaahan produk hukum serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.

 
Bagian Hukum terdiri atas:

a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;

b. Subbagian Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum; dan

c. Subbagian Penelaahan Produk Hukum dan Pemberian Advokasi Hukum.

 
Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dalam melakukan tugasnya, Subbagian Penyusunan Peraturan  Perundang-undangan dibantu oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan

Subbagian Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi produk hukum, penyiapan pengundangan peraturan perundang-undangan, penyiapan salinan dan publikasi produk hukum serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Subbagian Penelaahan Produk Hukum dan Pemberian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan penelaahan produk hukum serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.