Berita

Image Alt

Bagian Hukum Kemenko Polhukam, sebagai pengelola JDIH di Kemenko Polhukam melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka study banding pengelolaan JDIH ke Pemerintah Kabupaten Garut. Study banding dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pengelolaan JDIH Kemenko Polhukam. Study banding dilaksanakan pada tanggal 26-28 September 2019.
Kasubbag JDIH, Yudi Juliandi, S.H., M.H. mengemukakan bahwa JDH Kabupaten Garut baru dibentuk pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dan Keputusan Bupati Garut Nomor 180/Kep.637-Huk/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Garut. Akan tetapi, dalam waktu yang singkat tersebut, Pengelola JDIH Kabupaten Garut telah melakukan pengelolaan dokumen dan informasi hukum secara optimal baik secara manual maupun digital. Publikasi dokumen hukum pun telah dilaksakan melalui beberapa bentuk, antara lain, lembaran lepas, buku himpunan, dan website JDIH. Inovasi untuk lebih mengoptimalkan peran serta JDIH dilakukan melalui pendirian Kios JDIH, di mana masyarakat umum dapat memperoleh dokumen dan informasi hukum secara mandiri dan bebas biaya. Tidak salah apabila pada tahun 2019 Kabupaten Garut berhasil memperoleh penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai Pengelola Website JDIH Terbaik III Tingkat Kabupaten.